Presiden Prabowo Setuju Pembukaan Kembali Penempatan PMI ke Arab Saudi

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Keputusan ini diambil setelah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja ke Arab Saudi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Jumat, 14 Maret 2025.

Karding mengungkapkan bahwa meskipun moratorium diberlakukan, setiap tahun terdapat sekitar 25 ribu pekerja Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berencana menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada bulan Maret ini, dengan target pemberangkatan pertama PMI paling lambat pada Juni 2025.

Arab Saudi menawarkan 600 ribu peluang kerja bagi PMI, yang terdiri dari 400 ribu untuk sektor domestik dan 200 ribu hingga 250 ribu untuk sektor formal. Selain itu, pemerintah Arab Saudi menjamin perbaikan sistem perlindungan tenaga kerja, termasuk penetapan gaji minimum sebesar 1.500 Riyal Saudi (sekitar Rp6,45 juta), asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Menariknya, setiap PMI yang menyelesaikan kontrak dua tahun akan mendapatkan bonus umrah sekali.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya persiapan skema pelatihan dan penempatan bagi calon PMI untuk memastikan mereka siap bekerja dan terlindungi dengan baik di Arab Saudi. Dengan dibukanya kembali pengiriman PMI ke Arab Saudi, diharapkan dapat meningkatkan devisa negara hingga Rp31 triliun melalui remitansi.